arah pandang, tantangan dan implementasi wawasan nusantara

ASAS, ARAH PANDANG
WAWASAN NUSANTARA
ASAS WAWASAN NUSANTARA
Merupakan suatu ketentuan mendasar
yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan
diciptakan agar dapat terwujud dalam
bentuk ketaatan dalam komponen atau
unsur pembentukan bangsa indonesia
berdasarkan suku atau golongan yang dapat
menciptakan suatu kesepakatan bersama.
Asas wawasan nusantara terbagi menjadi :
Tujuan yang sama : memiliki suatu
tujuan yang sama tanpa adnya suatu
paksaan
Keadilan : kesesuaian dalam
membagi hasil dengan cara yang adil
dan merata
Kejujuran :
memiliki suatu keberanian dalam
berfikir, bertindak, dan berkata dalam
menyampaikan kenyataan (relita) walaupun
kenyataan tersebut dapat sangat
menyakitkan bagi orang lain maupun bagi
diri sendiri
.Solidaritas :
memiliki rasa setia kawan, dapat
memberi dan rela berkorban demi orang lain
tanpa meminta suatu imbalan dari orang
lian
Kerjasama :
adanya kekompakkan dalam kegiatan
yang didasarkan secara hati nurani dalam
mencapai tujuan yang diinginkan
Kesetiaan dalam menjalin suatu
kesepakatan :
suatu kesetian atau kesepakatan
yang dijalanin bersama untuk menciptakan
persatuan dan kesatuan dalam kebhineka
tunggal ika
Tujuan dalam asas wawasan
nusantara untuk menjamin kepentingan
dalam nasional didunia yang secara tak tentu
selalu berubah-ubah, dan dapat menciptakan
kertertiban dunia.
ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA
Dalam arah pandang wawasan
nusantara dibagi menjadi 2, yaitu kedalam
dan keluar dalam hal ini di pengaruhi oleh
latar belakang budaya, sejarah, kondisi dan
konstelasi geografi dengan memperhatikan
perkembangan lingkungan.
1. Arah pandang wawasan nusantara
ke dalam :
Mengandung makna bahwa bangsa
indonesia harus peka dan berusaha dalam
mencegah dan mengatasi faktor-faktor yang
menyebabkan suatu konflik bangsa dan
harus dapat memelihara persatuan dan
kesatuan dalam kebhinekaan tunggal ika.
Dalam arah pandang ke dalam memiliki
tujuan mewujudkan suatu persatuan dan
kesatuan dalam kehidupan nasional, baik
dalam aspek alamiah atau aspek sosial.
2. Arah pandang wawasan nusantara
ke luar :
Mengandung makna bahwa dalam
kehidupan internasional bangsa indonesia
harus berusaha dalam menjaga kepentingan
nasional untuk semua aspek kehidupan agar
dapat menciptakan tujuan nasional yang
tertera dalam pembukaan UUD 1945.
Dalam arah pandang keluar memiliki
tujuan untuk menjaga dan menjaminnya
kepentingan nasional didalam dunia ikut
serta dalam melaksanakan ketertiban dunia,
yang didasarkan kepada kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial
dengan adanya kerjasama dan sikap yang
saling menghormati. Dalam hal ini bahwa
kehidupan bangsa indonesia harus berusaha
untuk mengamankan kepentingan
nasionalnya dalam aspek ekonomi, politik,
sosial budaya untuk mempertahankan dan
menciptakan suatu tujuan nasional yang
sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Tantangan implementasi
wawasan nusantara
Tulisan kali ini dalam mata kuliah
pendidikan kewarganegaraan,saya akan
membahas tentang tantangan implementasi
wawasan nusantara,implementasi wawasan
nusantara sebagai pancaran falsafah
pancasila falsafah pancasila diyakini sebagai
pandangan hidup bangsa indonesia yang
sesuai dengan aspirasinya. Konsep wawasan
nusantara berpangkalan dasar ketuhanan
yang maha esa sebagai sila pertama
pancasila yang kemudian melahirkan
hakikat misi manusia indonesia yang
menjabarkan sila-sila berikutnya. Wawasan
nusantara sebagai aktualisasi falsafah
pancasila menjadi landasan dan pedoman
bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa
idonesia.
Pengertian wawasan nusantara
wawasan nusantara merupakan
wawasan nasional yang bersumber pada
pancasila dan berdasarkan uud 1945 yaitu :
cara pandang dan sikap bangsa indonesia
mengenai diri dan lingkungannya dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam
meyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.untuk mencapai
tujuan nasional.
Karna wawasan nusantara sudah saya bahas
sebelumnya jadi hanya sedikit saja saya
bahas kembali tentang wawasan nusantara.
Tantangan implementasi wawasan nusantara
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa
kehidupan individu dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara sedang mengalami
perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa
faktor utama yang mendorong terjadinya
proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai
kehidupan baru yang di bawa oleh negara
maju dengan kekuatan penetrasi globalnya.
Apabila kita menengok sejarah kehidupan
manusia dan alam semesta, perubahan
dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang
wajar, alamiah.
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal
itu adalah perubahan. Berkaitan dengan
wawasan nusantara yang syarat dengan
nilai-nilai budaya bangsa indonesia dan di
bentuk dalam proses panjang sejarah
perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa
indonesia tentang persatuan dan kesatuan
itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan
tetap kokoh dan mampu bertahan dalam
terpaan nilai global yang menantang
wawasan persatuan bangsa. Tantangan itu
antara lain adalah pemberdayaan rakyat
yang optimal, dunia yang tanpa batas, era
baru kapitalisme, dan kesadaran warga
negara.
Implementasi wawasan nusantara sentiasa
berorientasi pada kepentingan rakyat dan
wilayah tanah air secara utuh dan
menyeluruh sebagai berikut :
a. Implementasi wawasan nusantara dalam
kehidupan politik, akan menciptakan iklim
penyelenggara negara yang sehat dan
dinamis.
B. Implementasi wawasan nusantara dalam
kehidupan ekonomi, akan menciptakan
tatanan
ekonomi yang benar-benar menjamin
pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan
dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
C. Implementasi wawasan nusantara dalam
kehidupan sosial budaya, akan menciptakan
sikap batiniah dan lahiriah yang
mengakui,menerima dan menghormati
segala bentuk
perbedaan atau kebhinekaan sebagai
kenyataan hidup sekaligus karunia sang
pencipta.
D. Implementasi wawasan nusantara dalam
kehidupan hankam, akan menumbuh-
kembang
kan kesadaran cinta tanah air dan bangsa
yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela
negara pada setiap warga negara indonesia.
Dapat di tarik kesimpulan bahwa
tantangan implementasi nusantara bahwa
kehidupan individu dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara sedang mengalami
perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa
faktor utama yang mendorong terjadinya
proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai
kehidupan baru yang di bawa oleh negara
maju dengan kekuatan penetrasi globalnya.
Apabila kita menengok sejarah kehidupan
manusia dan alam semesta, perubahan
dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang
wajar, alamiah.namun implementasi ada
yang bersifat positif dan ada yang bersifat
negatif semua itu tergantung kita semua
sebagai warga Indonesia bagai mana
mensikapinya karna implementasi nusantara
tidak bisa di hindari dan tidak untuk di
hindari tapi untuk kita jalani secara bijak.

Kesimpulan:
Itu merupakan suatu ketentuan mendasar
yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan
diciptakan agar dapat terwujud dalam
bentuk ketaatan dalam komponen atau
unsur pembentukan bangsa indonesia
berdasarkan suku atau golongan yang dapat
menciptakan suatu kesepakatan bersama.

© andrifauzi.blogspot.com/2013/04/tantangan-implementasi-wawasan-nusantara.html?m=1
linaanggreni.blogspot.com/2013/04/asas-arah-pandang-wawasan-nusantara.html?m=1

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN MASALAH DEMOKRASI.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN MASALAH DEMOKRASI.

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Setiap negara pasti memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Di dunia ini ada beberapa macam sistem pemerintahan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, serta perbedaan sendiri-sendiri. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi :
1. Presidensial
2. Parlementer
3. Semipresidensial
4. Liberal
5. Demokrasi liberal
6. Komunis

Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. Sistem pemerintahan yang dijalankan secara benar dan menyeluruh, maka semua negara tersebut akan berada dalam keadaan stabil.

Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, "bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. "

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."

Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan i Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Periodisasi Sistem Pemerintahan, diantaranya :

- Pada tahun 1945 - 1949 = Indonesia pernah menganut Sistem Pemerintahan Presidensial
- Pada tahun 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu
- Pada tahun 1950 - 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal
- Pada tahun 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara demokrasi terpimpin.
- Pada tahun 1966-1998 (Orde Baru), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial

Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

2. Sistem Konstitusional.

3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi :

1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,

2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.

2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.

3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama.Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Permasalahan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi dipandang sebagai sebagai sesuatu yang penting karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Demokrasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (good society and good government). Kebaikan dari sistem demokrasi adalah kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Secara teoritis, peluang terlaksananya partisipasi politik dan partisipasi warga negara dari seluruh lapisan masyarakat terbuka lebar. Masyarakat juga dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan karena posisi masyarakat adalah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Namun dalam praktek atau pelaksanaan demokrasi khususnya di Indonesia, tidak berjalan sesuai dengan teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Partisipasi warga negara dalam bidang politik pun belum terlaksana sepenuhnya. Untuk memaparkan lebih lanjut, permasalahan demokrasi yang ada perlu dikelompokkan lagi menjadi tiga hal, yaitu dari segi teknis atau prosedur, etika politik, serta sistem demokrasi secara keseluruhan.

Dari segi teknis atau prosedur, demokrasi di Indonesia sesungguhnya sudah terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Bahkan, pemilu Indonesia tahun 1999 mendapat apresiasi dari dunia internasional sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, adil, dan dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik ketika itu adalah 92,7%.

Namun sesungguhnya pemilu 1999 yang dipandang baik ini mengalami penurunan partisipasi politik dari pemilu sebelumnya yaitu tahun 1997 yang mencapai 96,6 %. Tingkat partisipasi ppolitik di tahun berikutnya pun mengalami penurunan, dimana pada pemilu tahun 2004, tingkat partisipasi politik mencapai 84,1 % untuk pemilu Legislatif, dan 78,2 % untuk Pilpres. Kemudian pada pemilu 2009, tingkat partisipasi politik mencapai 10,9 % untuk pemilu Legislatif dan 71,7 % untuk Pilpres.

Menurunnya angka partisipasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu ini berbanding terbalik dengan angka golput (golongan putih) yang semakin meningkat. Tingginya angka golput ini menunjukkan apatisme dari masyarakat di tengah pesta demokrasi, karena sesungguhnya pemilu merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih orang-orang yang dianggap layak untuk mewakili masyarakat, baik yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Presiden dan Wakil Presiden.

Hak untuk memilih atau mengemukakan pendapat tergolong sebagai Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). Tingginya angka golput mungkin berasal dari pandangan masyarakat yang memandang bahwa hak asai manusia merupakan suatu kebebasan, yang dalam hal ini adalah kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya ataupun tidak. Memang tidak ada aturan atau hukum yang menjerat bagi orang-orang yang tidak turut serta berpartisipasi politik dalam pemilu, namun apabila terus dibiarkan angka golput terus meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi Indonesia yang akan semakin tidak berkualitas akibat rendahnya partisipasi dari para warganya.

Yang kedua adalah demokrasi dipandang dari segi etika politiknya. Secara subtantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika. Walaupun dalam konteks politik berkaitan erat dengan masyarakat, bangsa dan negara, Etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.

Masih mengambil contoh yang sama yaitu mengenai pemilihan umum, dimana pemilihan umum yang seharusnya terjadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 adalah pemilihan umum secara langsung dan umum, sera bersifat bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun bagaimanakah etika politik dari para aktor dalam pemilihan umum, khususnya calon pemerintah dan calon wakil rakyat di Indonesia ?

Pemilihan umum di Indonesia merupakan arena pertarungan aktor-aktor yang haus akan popularitas dan kekuasaan. Sebagian besar petinggi pemerintahan di Indonesia adalah orang-orang yang sangat pandai mengumbar janji untuk memikat hati rakyat. Menjelang pemilihan umum, mereka akan mengucapkan berbagai janji mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan apabila terpilih dalam pemilu, mereka berjanji untuk mensejahterakan rakyat, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, mengupayakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, dan sebagainya.Tidak hanya janji-janji yang mereka gunakan untuk mencari popularitas di kalangan rakyat melalui tindakan money politics.

Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar etika politik. Hak pilih yang merupakan hak asasi manusia tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, namun melalui money politics secara tidak langsung mereka mempengaruhi seseorang dalam penggunaan hak pilihnya. Selain itu, perbuatan para calon petinggi pemerintahan tersebut juga melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan mempengaruhi hak pilih seseorang merupakan perbuatan yang tidak jujur, karena jika rakyat yang dipengaruhi tersebut mau memilihnya pun hanya atas dasar penilaian yang subyektif, tanpa memandang kemampuan yang dimiliki oleh calon tersebut. Tindakan ini juga merupakan persaingan yang tidak sehat dan tidak adil bagi calon lain yang menjadi pesaingnya.

Apabila calon petinggi pemerintahan yang sejak awal sudah melakukan persaingan tidak sehat tersebut berhasil menduduki jabatan pemerintahan, tentu sangat diragukan apakah ia dapat menjalankan pemerintahan yang bersih atau tidak. Terbukti dengan begitu banyaknya petinggi pemerintahan di Indonesia saat ini, khususnya mereka yang duduk di kursi DPR sebagai wakil rakyat, yang terlibat kasus korupsi. Ini adalah buah dari kecurangan yang mereka lakukan melalui money politics dimana mereka sudah mengaluarkan begitu banyak dana demi membeli suara rakyat, sehingga ketika mereka berkuasa mereka akan cenderung memanfaatkan kekuasaannya yang antara lain bertujuan untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan tersebut.

Tidak hanya korupsi, sikap atau perilaku keseharian para wakil rakyat tersebut juga tidak menunjukkan etika politik yang baik sebagai seseorang yang seharusnya mengayomi dan menjadi penyambung lidah rakyat demi mencapai kesejahteraan rakyat. Mereka kehilangan semangat dan tekad untuk membela rakyat yang bertujuan pada tercapainya kesejahteraan rakyat, yang mereka ungkapkan ketika masih menjadi calon wakil rakyat. Mereka kehilangan jatidiri sebagai seorang pemimpin dan justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat terhadap mereka demi kepentingan pribadi dan kelompok. Terbukti banyak anggota DPR yang menginginkan gaji tinggi, adanya berbagai fasilitas dan sarana yang mewah yang semuanya itu menghabiskan dana dari rakyat, dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan, bahkan untuk sekedar rapat saja mereka tidak menghadiri dan hanya titip absen, atau mungkin hadir namun tidak berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. Sering diberitakan ada wakil rakyat yang tidur ketika rapat berlangsung.

Terakhir atau yang ketiga adalah permasalahan demokrasi dipandang dari segisistemnya secara keseluruhan, mencakup infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik adalah mesin politik informasl berasal dari kekuatan riil masyarakat, seperti partai politik (political party), kelmpok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), media komunikasi politik (political communication media), dan tokoh politik (political figure). Disebut sebagai infrastruktur politik karena mereka termasuk pranata sosial dan yang menjaid konsen masing-masing kelompok adalah kepentingan kelompok mereka masing-masing.

Sedangkan suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik formal di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umunya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang),legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaaan atau pemisahan kekuasaan.

Dalam pelaksanaan demokrasi, harus ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada. Tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara itu pun diatur dalam UUD 1945. Relasi atau hubungan yang seimbang antar lembaga dalam komponen infrastruktur maupun suprasruktur, serta antara infrastruktur dengan suprastruktur akan menghasilkan suatu keteraturan kehidupan politik dalam sebuah negara. Namun tetap saja, penyimpangan dan permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam dan senantiasa berubah seiring waktu.

Dalam lembaga legiflatif (DPR) misalnya, sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat, dan kedudukannya adalah sebagai wakil rakyat yang sebisa mungkin harus memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat, megingat pemegang kekuasaan tertinggu dslam negara demokrasi adalah rakyat (kedaulatan rakyat). Namun dalam pelaksanaannya, lembaga negara tidak memposisikan diri sebagai penyampai aspirasi rakyat dan representasi dari kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan, namun justru lembaga negara tersebut sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah negara, dan rakyat harus tunduk terhadap kekuasaan tersebut.

Contoh lain adalah dalam lembaga yudikatif, atau lembaga yang bertugas mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Hukum di Indonesia adalah hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Siapa yang punya uang, tentu akan mengalami hukuman yang ringan meskipun melakukan kesalahan yang besar. Sebaliknya, apabila tidak punya uang, dia tidak bisa berkutik dengan hukuman yang dijatuhkan padanya meskipun kesalahan yang dilakukan tergolong ringan. Bukti bahwa hukum Indonesia bisa dibeli adalah adanya hakim yang tertangkap akibat menerima suap untuk meringankan kasus yang sedang ia tangani. Atau contoh lain adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang menjalani hukuman, namun dapat dengan mudah keluar masuk penjara dengan berbagai alasan atau kepentingan, dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat kecil.

Permasalahan yang terkait dengan komponen infrastruktur politik belum efektifnya peran lembaga-lembaga tersebut demi kepentingan rakyat, dan terkadang justru pelaksanaannya hanya demi kepentingan kelompok atau individu. Dalam hal kebebasan pers misalnya, meskipun sudah dijamin dalam UUD 1945 namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Contohnya adalah adanya wartawan yang meliput kasus atau persoalan publik, justru diculik, dianiaya, atau bahkan dibunuh.

Selain itu, partai politik telah beralih fungsi dari lembaga demokrasi menjadi lembaga yang yang mirip dengan perusahaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus korupsi, transaksi-transaksi politik dalam pemilihan daerah, serta money politics. Partai politik juga menjadi rumah bagi orang-orang tertentu yang mengejar popularitas dan kekuasaan, serta untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Komersialisasi partai politik ini juga terlihat dalam kaderisasinya, dimana banyak anggota partai politik yang direkrut adalah pengusaha-pengusaha, yang sebenarnya hanya dijadikan tunggangan agar partai politik tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana, misalnya dari adanya proyek-proyek.

Permasalahan-permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabila dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, demokrasi di Indonesia akan mati, dan negara Indonesia justru mengarah pada negara dengan pemerintahan yang otoriter. Kedaulatan rakyat tidak lagi berlaku, aspirasi rakyat melalui kebebasab pers terlalu dibatasi. Bahkan lembaga yang bertugas sebagai penyampai aspirasi rakyat seperti DPR dan partai politik telah beralih fungsi menjadi lembaga yang menjadi rumah bagi pihak-pihak yang menginginklan popularitas, kekuasaan, dan kekayaan.

Kesimpulan:

Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu penempatan bagi para pemerintah untuk saling bekerjasama untuk mencapai tujuan di bentuknya pemerintahan.

Demokrasi adalah acuan yang mengandung nilai untuk membuat kehidupan bangsa tertata dengan baik. demokrasi memiliki kebaikan yang dapat digunakan untuk membuat kekuasaan pemerintah di asalkan dari pilihan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.

sumber:

http://www.zonanesia.com/2014/10/sistem-pemerintahan-indonesia-sekarang.html

http://politik.kompasiana.com/2013/05/11/permasalahan-demokrasi-di-indonesia-559279.html

WAWASAN NUSANTARA TENTANG GEOPOLITIK.

Wawasan Nusantara Tentang Geopolitik.

Pengertian geopolitik : Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, danalat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

Secara umum geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pentingnya geopolitik bagi Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan Negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antarnegara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

Kedudukan dan Fungsi Wawasan Nusantara

Kedudukan Wawasan Nusantara

a. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

b. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya sebagai berikut :

1). Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedudukan sebagai landasan idiil.

2). Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara; berkedudukan sebagai landasan konstitusional.

3). Wawasan Nusantara sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional

4). Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional.

5). GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional.

Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Kesimpulan :

Wawasan nusantara tentang geopolitik yaitu cara pandang bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan Negara dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam mencapai tujuan.

Sumber:

http://pendidikankewarganegaraans.blogspot.com/2012/12/pengertian-geopolitik-dan-wawasan.html#

Syarat Variabel dan Syarat Konstanta pada Visual Basic juga Contohnya.

Syarat Variabel dan Syarat Konstanta pada Visual Basic juga Contohnya.

Beberapa aturan yang digunakan dalam penamaan variabel adalah sebagai berikut :

1. Harus unik, tidak boleh ada variabel dengan nama sama pada satu ruang lingkup yang sama.

2. Tidak boleh lebih dari 255 karakter, tetapi hanya 40 karakter pertama yang dianggap sebagai nama variabel. Karakter sisanya diabaikan.

3. Tidak boleh menggunakan spasi, tanda +,-,*,/,<,>,:,=,#,koma dll

4. Harus dimulai dari huruf, bukan angka atau karakter lainnya

5. Tidak boleh menggunakan reserved word milik Visual Basic 6.0

Contoh:

Username                 =          “joni”
Nama                       =          “Al-Khawarizmi”
Harga                      =          2500
Harga Total             =         34000

username, Nama, harga dan HargaTotal adalah nama dari variabel, sedangkan “joni”, “Al-Khawarizmi”, 2500 dan 34000 adalah nilai dari masing-masing variabel.

Aturan penulisan deklarasi konstanta adalah sbb:
[<KataKunci> Const <NamaKonstanta> [As <TipeData>] = <nilai>
Ü Kata Kunci : Pilihan kata kunci yang dapat digunakan pada deklarasi konstanta adalah Private dan Public
Ü Nama Konstanta : Nama konstanta yang dideklarasikan
Ü Tipe Data : Tipe data dari konstanta tersebut
( Bagian yang diberi tanda kurung siku “[” dan “]” pada aturan penulisan di atas berarti boleh dituliskan, dan boleh juga tidak dituliskan.

Contoh:

Sebagai contoh, jika kita membuat program perhitungan matematik yang menggunakan nilai pi (3.14159) yang mungkin akan muncul dibanyak tempat pada kode program, kita dapat membuat pi sebagai konstanta. Penggunaan konstanta pi akan lebih memudahkan penulisan kode program dibanding harus mengetikkan nilai 3.14159 berulang-ulang.

Atau

Contoh deklarasi konstanta :

sumber:

https://unymawlana.wordpress.com/2012/10/23/variabel-dalam-visual-basic-aturan-penamaan-variabel/

http://tungditung.blogspot.com/2013/03/pengertian-variabel-konstanta-dan-tipe.html

https://unymawlana.wordpress.com/2012/10/23/konstanta-dalam-visual-basic/

Cara Merawat Layar Handphone Sentuh

1. Jauhkan layar dari air, minuman atau jari yang masih basah.

2. Jauhkan layar dari jari yang terlalu kotor.

3. Jauhkan layar dari magnet karna magnet berpeluang untuk merusak kinerja handphone.

4. Hindari sinar matahari.

5. Bagi handphone berlayar sentuh lebih baik hindari mendengarkan lagu dengan volume terlalu tinggi.

6. Gunakan anti gores untuk layar agar lebih awet.

Tips untuk merawat Laptop

Tips untuk merawat Laptop

Hindari Cara Peletakan Laptop Seperti di Bawah Ini

1. meletakkan laptop pada permukaan yang lunak
Jangan meletakan laptop di atas permukaan lunak seperti sofa atau tempat tidur. Sebab permukaan seperti sofa akan menghambat aliran udara di bagian bawah dan dapat menimbulkan overheating.

2. meletakan laptop di dekat minuman atau makanan
Jika minuman yang berada di dekat laptop tiba-tiba tumpah, ini sangat berbahaya karna jika cairan masuk ke dalam bagian laptop, otomatis laptop anda akan bermasalah.

3. meletakan benda tajam di antara keyboard dan layar laptop

Meletakan benda tajam sangat berbahaya bagi layar laptop, karena besar kemungkinan risiko layar laptop akan tergores.

4. meletakkan notebook di tempat yang terlalu panas
Seperti terik matahari ataupun di dalam mobil yang diparkir cukup lama di tempat terbuka pada siang hari.

5. membawa laptop di dalam tas biasa bersama barang lain
Membawa laptop lebih baik menggunakan tas khusus untuk laptop, karna jika langsung di masukan ke dalam tas biasa dengan barang yang lain, bisa saja barang itu akan menggores bagian luar laptop.

PENGERTIAN HAM DAN CONTOH KASUS PELANGGARAN HAM

PENGERTIAN HAM Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

KASUS PELANGGARAN HAM

KASUS PELANGGARAN HAM DIBAGI MENJADI 3 YAITU KASUS :

1. PELANGGARAN HAM BERSIFAT BESAR yaitu PELANGGARAN HAM YANG BERAT CONTOHNYA

Kasus pelangaran HAM yang berat yaitu kasus MARSINAH yaitu kasus yang berawal karena unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT.CPS pada tgl 3-4 mei 1993 aksi ini berbuntut di PHK nya 13 buruh, MARSINAH menuntut PHK yang ditimpa temanya pada tgl 5 mei 1993 marsinah “hilang” pada tgl 9 mei 1993, marsinah ditemukn tewas di hutan Wilangan Nganjuk

Kasus TRI SAKTI dalah peristiwa penembakan, pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka.Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, leher, dan dada.
TRAGEDI SEMANGGI YAITU menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh jakarta serta menyebabkan 217 korban luka - luka.

Penggusiran secara paksa dari suatu wilayah

Pembunuhan (membunuh orang dengan sadis )

2. KASUS PELANGGARAN HAM BIASA yaiu PELANGGARAN HM YANG BERSIFAT BIAS TAPI KITA SERING TIDAK INGAT BAHWA ITU PELANGGARAN HAM :

Menmotong pembicaraan orang lain

Mengganggu teman pahahal teman tidak bersalah

Mendapatkan sindiran dari orang lain

Tidak di prioritas kan dalam kelompok atau dijadikan yang terakir

Pemerintah tidak cepat dalam menangani rusaknya fasilitas umum

KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI :

- DI SEKOLAH

- DIKELUARGA

- DIMASYARAKAT

KASUS PELANGGARAN HAM DI SEKOLAH yaitu PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI LINGKUNGAN SEKOLAH :

Guru memukul muridnya

Guru membedakan dari hartanya
Guru tidak memberi tahu kenapa dan apa kesalahanya, tiba tiba langsung mengeluarkanya dari sekolah

Teman temannya mengucilkan seorang teman yang lain

Oleh teman temannya dia tidak boleh menggemukakan pendapatnya

Disindiri oleh temannya

KASUS PELANGGARAN HAM DI KELUARGA :

KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)

Memaksakan kehendak anak

Memperilakukan semena mena terhadap keluarga

Tidak berperilaku manusiawi

Berbuat seenaknya terhadap anak dan istri

Seorang istri tidak mau membuatkan makanan terhadap keluarganya padahal si suami telah memberikan uang untuk blanja

Seorangayah tidak mampu menafkai keluarganya

Kasus ham di masyarakat :

Seorang warga dikucilkan karena dia seorang yuang miskin

Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasar hokum

Brbuat semena mena terhadap warga

Tidak mendapat pelindungan dari ketua rt atau kepala desa

Tidak mendapat kebebasan mengemukakan pendapat

Tidak merasakan ketentraman di masyarakat

Kesimpulan

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Wajar jika setiap manusia atau individu berkeinginan agar haknya terpenuhi dengan baik, namun disamping itu kita juga harus tau, sadar bahwa bukan hanya diri sendiri yang harus dipenuhi haknya tetapi diri sendiripun harus memiliki kesadaran bahwa pentingnya untuk tidak melanggar hak orang lain atau menindas orang lain. Karena walaupun di perundang-undangan sudah diatur tentang masalah ham termasuk hukumannya, tetap saja kasus ham ini sulit di hindarkan apalagi di hilangkan jika tidak melalui kesadaran diri masing-masing. Dan juga perlunya dukungan seperti dari pemerintah atau penegak hokum untuk membuat penegakan HAM berjalan dengan baik dan sesuai tujuannya.

Cr: http://farizaryf.blogspot.com/2012/02/pengertian-ham-dan-contoh-kasus.html

NICE BLOG

msc